Dan yang melegakan, KDM meminta sekolah-sekolah yang menahan ijazah siswa akibat tunggakan SPP untuk segera memberikannya kepada siswa. Tidak tanggung-tanggung, terdapat 335.109 ijazah yang masih tertahan di banyak sekolah. Untuk melunasinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dana hingga 1.3 trilyun.
Apa yang dilakukan KDM, tentu berdasarkan pengalaman, laporan para orang tua siswa, dan kenyataan di lapangan. KDM tidak terbiasa berwacana. Tidak suka beretorika. KDM menempuh aksi nyata. Ia berpihak kepada masyarakat kecil. Mendengar suara rakyat. Dan mengambil keputusan cepat, tepat, dan terukur. Kebijakan inilah yang dalam dunia pendidikan disebut Populist Education (Pendidikan Populis).
Baca Juga: Gubernur Jabar Berlakukan Jam Kerja Baru di Bulan Ramadhan
Dalam berbagai terminologi, pendidikan populis merupakan pendidikan yang berlandaskan humanisme, kritisisme, serta didasarkan pada gagasan “rakyat” biasa. Dalam pendidikan populis, rakyat mencari jati diri kemanusiaannya dan menuntut keadilan sosial. Inilah yang direspon oleh KDM.
KDM tampil sebagai sosok pemimpin populis. Ia berasal dari rakyat biasa. Ia senang mendengar keluh kesah rakyat. Ia merasakan pahit getirnya kehidupan rakyat. Ia pemimpin yang melebur dengan rakyat. Benar benar melebur, bukan semata-mata pencitraan. Bagi dunia pendidikan, apa yang dilakukan oleh KDM sangat menjanjikan bagi pelayanan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
