Yogyakarta, Dikte.id | Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) bekerja sama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), resmi mencanangkan Program Nasional Gerakan Pembinaan Tempat Pengolahan Pangan Laik Higiene Sanitasi (PNGPTPPLHS) di Yogyakarta, Sabtu (26/7/2025).
Ketua Umum AKKOPSI yang juga Bupati Bandung, H. Dadang Supriatna, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Dalam program MBG ini, terdapat sekitar 30 ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diselenggarakan secara nasional,” jelas Kang DS—sapaan akrabnya.
Sebagai Ketua Umum AKKOPSI, Kang DS menegaskan komitmen seluruh anggota aliansi kabupaten/kota untuk menjadikan sanitasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.
“Sanitasi yang baik adalah fondasi utama bagi kehidupan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” tegasnya.
Pencanangan PNGPTPPLHS ini, menurutnya, merupakan wujud nyata dari kolaborasi antara HAKLI, BAPPENAS, dan AKKOPSI dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya poin ke-6: akses terhadap air bersih dan sanitasi layak untuk semua.
Kang DS menambahkan bahwa HAKLI dan AKKOPSI siap mendukung penuh Program MBG melalui pendayagunaan tenaga penjaja, pengelola, dan pengawas sanitasi, disertai pelatihan berkelanjutan yang terstandarisasi.
“Pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) adalah bentuk nyata keterlibatan pemerintah daerah sebagai penerima manfaat,” tuturnya.
Melalui upaya ini, seluruh SPPG ditargetkan mendapatkan pengakuan laik higiene dan sanitasi. Proses pembinaannya akan dilakukan secara sistematis oleh Dinas Kesehatan dan dinas terkait, dengan pengawasan berkelanjutan oleh tenaga sanitasi lingkungan dari HAKLI.
Tak hanya berhenti di sanitasi, Kang DS menyebut bahwa kemitraan HAKLI dan AKKOPSI juga akan dikembangkan untuk menangani aspek pengolahan dan pasca-olah makanan, termasuk pengelolaan limbah dan sampah dalam kerangka ekonomi sirkular berbasis sosial dan lingkungan.
“Kami telah menyepakati Deklarasi Gerakan Nasional Pembinaan Laik Higiene Sanitasi sebagai langkah awal pembinaan berkelanjutan dengan standar keamanan pangan nasional,” ungkapnya.
Ia berharap, kemitraan ini akan menjadi fondasi kuat dalam mendukung Program MBG serta meningkatkan standar higiene dan sanitasi dalam seluruh kegiatan usaha berbasis risiko kesehatan, sejalan dengan Perpres No. 5 Tahun 2021 dan Permenkes No. 17 Tahun 2024.
“Gizi yang baik tidak akan berguna bila pangan yang dikonsumsi tidak aman. Karena itu, kantin sekolah, dapur umum, dan penyedia makanan lokal harus dibina dan diawasi secara sistematis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kang DS menyebut bahwa Program PNGPTPPLHS adalah wujud penguatan komitmen lintas sektor untuk menjembatani isu sanitasi dengan upaya perbaikan gizi, terutama pada anak-anak.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pengawasan mutu, edukasi masyarakat, serta sinergi dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan.
“Saya mengajak seluruh anggota AKKOPSI untuk mengintegrasikan isu sanitasi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk penganggaran dan pengawasan Program MBG,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Kang DS mengingatkan bahwa pembangunan manusia yang sehat dan unggul harus dimulai dari penyediaan pangan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.
“Jangan biarkan anak-anak kita mengonsumsi makanan bergizi tapi tidak aman secara higiene. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. ***
