Depok, (Dikte.id) – Di tengah beredarnya kabar simpang siur yang menyebutkan bahwa kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok di bawah pimpinan Joko Warihnyo telah dibekukan, Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas.
Lewat pernyataan resminya, Hendry CH Bangun menepis seluruh isu yang menyebutkan SK Plt PWI Depok telah dicabut. Ia menjelaskan bahwa pencabutan pembekuan hanya berlaku untuk PWI Jawa Barat, bukan untuk PWI Kota Depok. Dengan demikian, Joko Warihnyo masih sah menjabat sebagai Plt Ketua PWI Depok.
“PWI Jabar memang sudah dicabut pembekuannya karena sudah mengakui kepemimpinan saya sebagai Ketua Umum. Tapi untuk PWI Depok, SK pembekuannya tetap berlaku. Artinya, SK pengangkatan Plt Joko Warihnyo tetap sah dan tidak dicabut,” tegas Hendry saat dikonfirmasi pada Jumat, 8 Agustus 2025 melalui pesan WhatsApp.
Klarifikasi ini sekaligus membantah kabar yang sempat beredar luas di kalangan wartawan lokal dan publik bahwa masa kepengurusan Joko Warihnyo telah usai.
Menanggapi situasi tersebut, Joko Warihnyo memberikan arahan kepada seluruh anggota dan wartawan yang tergabung dalam PWI Depok untuk tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah organisasi.
“Kita harus tetap kompak. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar. Apa yang sudah menjadi keputusan Ketua Umum PWI Pusat, itu yang kita pegang,” ujar Joko Warihnyo.
Ia juga menambahkan bahwa pencabutan pembekuan terhadap PWI Jawa Barat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PWI Pusat, dan tidak berpengaruh terhadap status Plt PWI Depok.
“Yang jelas, Ketua Umum PWI Pusat sudah menyatakan bahwa SK Plt PWI Kota Depok tidak dicabut. Titik,” tegasnya.
Di tengah turbulensi informasi yang berkembang, baik Hendry CH Bangun maupun Joko Warihnyo sama-sama menyerukan pentingnya menjaga stabilitas organisasi. Keduanya mengingatkan bahwa peran PWI sebagai wadah profesional wartawan harus tetap dijaga, dengan menjunjung tinggi etika jurnalistik dan tidak terlibat dalam konflik internal yang tak berdasar.
“Kita ini organisasi wartawan, jangan sampai justru kita yang menyebarkan informasi yang tidak benar. Kritis boleh, tapi harus berdasarkan fakta dan konfirmasi,” ujar Hendry menutup pernyataannya.***
