BANDUNG, Dikte.id | Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati Bandung menyebutkan pemerintah daerah akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa menegaskan bahwa stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bandung menjelang akhir tahun 2025. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung, Senin (20/10/2025) di Gedung Moh. Toha, Soreang.
Menurutnya, perubahan drastis dalam skema APBD akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) perlu segera diantisipasi.
“Kita lihat Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp800 miliar yang belum didapat,” jelasnya.
Ungkap Kang DS, Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegasnya.
Kang DS juga mengingatkan potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp945 miliar.
“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.
Diakhir sambutannya Kang DS kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan reward berbasis kinerja.
“Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,”pungkasnya. ***
