KAB BANDUNG, Dikte.id | Pemkab Bandung bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar acara Pencanangan Nasional Gerakan Pembinaan Laik Higiene Sanitasi (LHS) dan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji, di Gedung Moh Toha, Soreang, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan yang diikuti 7.000 tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Bandung itu dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus, Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya, Bupati Bandung Dadang Supriadi serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.
Wamen Kesehatan RI Benjamin Paulus mengatakan pembinaan LHS dan pelatihan keamanan pangan siap saji ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para pekerja SPPG untuk menghindari terjadinya kasus keracunan.
“Kegiatan ini adalah aksi nyata menuju zero accident alias nol kejadian. Kita berharap kejadian-kejadian keracunan seperti yang terjadi di beberapa daerah, tidak lagi terjadi di masa depan,” ujar Wamen kepada awak media usai kegiatan.
Ia menegaskan program MBG yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo sudah berjalan baik. Bahkan saat ini program MBG telah menyentuh lebih dari 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Dulu kita mengejar jumlah. Dari 2 ribu, menjadi 9 ribu. Artinya ada 7 ribu SPPG baru. Mereka ada yang latar belakang catering, tapi ada yang baru mulai. Jadi wajar kalau masih ada kekurangan di sana sini,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem maupun standar operasional prosedur (SOP) dalam operasional SPPG yang sudah berjalan.
Salah satunya dengan merekrut ahli kesehatan lingkungan dan sanitasi guna memastikan setiap SPPG telah memenuhi Laik Higiene Sanitasi (LHS) agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa keracunan.
“Jadi wajib hukumnya dan sudah diputuskan nanti setiap SPPG akan dikawal oleh ahli sanitasi lingkungan. Jadi ada pegawai tiap hari yang mengecek makanan dan kebersihan. Makanya kita latih dulu,” ungkap Benjamin.
“Selain itu tadi saya sampaikan ke para tenaga ahli sanitasi dan kesehatan lingkungan yang kita latih, nanti kalian harus berperan. Tolong sampaikan ke pemilik jika menemukan kondisi tidak layak. Jangan takut sama pemiliknya. Ini untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Wamenkes juga mengaku takjub dan mengapresiasi upaya Bupati Bandung Dadang Supriatna yang terus berupaya untuk memastikan setiap SPPG berjalan sesuai prosedur walau saat ini proses LHS sedang berjalan.
“Saya kagum di Kabupaten Bandung kepala daerahnya komitmen mendorong penggunaan tenaga ahli sanitasi. Ini bisa menjadi trigger bagi yang lain. Sudah ada 155 SPPG yang sudah berjalan. Ini sudah melayani lebih dari 500 ribu orang dari target sekitar 1,2 juta penerima manfaat,” ungkap Wamenkes.
Seluruh langkah yang dilakukan Kemenkes bersama BGN ini, lanjut dia, seluruhnya menuju kepada target zero accident.
“Yang perlu digarisbawahi kejadian keracunan ini sangat kecil. Hanya di beberapa daerah. Sedangkan lebih dari 400 kabupaten/kota enggak ada masalah. Jadi kita berkomitmen, yang masih kurang-kurang kita perbaiki,” ungkapnya.
Saat ini seluruh SPPG sedang memproses SLHS. Namun baru 428 SPPG yang dinyatakan lulus dan menerima Sertifikat LHS. Sedangkan 3.500 telah diperiksa namun belum menerima SLHS karena masih berproses di laboratorium.
“Seperti di Kabupaten Bandung enggak ada masalah. Apalagi kita punya Bupati yang jadi Ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi). Yang mengurusi nasitasi. Terima kasih Pak Bupati sudah mau menambah kerjaan sebagai Ketua AKKOPSI,” tambah Wamenkes.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan tantangan terbesar program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjamin bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi, diolah dengan higienis, dan memenuhi standar laik higiene sanitasi.
Oleh karena itu, Kabupaten Bandung terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berorientasi pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penguatan keamanan pangan siap saji dan penerapan Laik Higiene Sanitasi (LHS), terutama di SPPG.
Melalui kegiatan pelatihan ini, Bupati berharap seluruh pengelola pangan siap saji baik di sekolah, pondok pesantren, hingga lembaga sosial dapat meningkatkan kompetensi dalam menjaga keamanan pangan serta memastikan setiap SPPG sebagai dapur penyelenggara pangan memenuhi standar LHS.
“Semoga langkah kita hari ini menjadi awal dari transformasi besar dalam penyediaan pangan yang bergizi, aman, dan higienis bagi seluruh anak-anak Indonesia dalam upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia,” tutur Kang DS, sapaan akrabnya. (**)
