Sumedang, Dikte.id – Inspektorat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2025 di Ruang Rapat Bupati (27/10). Rakor dibuka Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan dihadiri oleh Inspektur Daerah, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sumedang.
Bupati Dony menegaskan, inspektorat tidak hanya sebatas pengawas tetapi bagaimana pengawasan bisa dijalankan dimulai dari perencanaan.
“Saya ingin meneguhkan kembali inspektorat itu bisa merubah paradigmanya tidak hanya pengawasa atau watchdog, tapi dia adalah partner straregic bagi para OPD atau stakeholders lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, inspektorat juga harus menjadi penasehat yang terpercaya.
“Oleh karena itulah kompetensi inspektorat harus lebih tinggi dari yang diberikan nasehat. Jadi silahkan OPD berkonsultasi dengan inspektorat meminta nasehat dan arahan,” ungkapnya.
Selain itu, sambung bupati, inspektorat sebagai penjamin mutu. Setiap proses perencanaan pun sampai dengan pelaksanaannya dipastikan harus berkualitas.
“Jadi inspektorat sebagai watchdog, sebagai partner straregic, sebagai trusted advisor, dan sebagai quality assurance harus benar-benar melekat pada pikiran inspektorat, itulah fungsi inspektorat,” ujarnya.
Bupati menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya ada pada inspektorat, tetapi ada pada setiap OPD.
“Setiap OPD mempunyai Sistem Pengawasan Internal (SPI), variabel SPI menjadi variabel ketika BPK melakukan pemeriksaan. Kepala OPD harus bisa menjadi pemimpin yang mengarahkan SPI di internalnya berjalan dengan baik, sehingga pembangunan akan berkualitas, berhasil guna, dan berdaya guna, karena pengawasannya berlapis,” tuturnya.
Bupati juga mengintruksikan seluruh kepala OPD turun kelapangan untuk mengecek kegiatan yang ada pada dinas tersebut.
“Para Kadis cek ricek ke lapangan, turun langsung ke lapangan. Pastikan semua pembangunan bagus kualitasnya, jadi intensitas turun ke lapangan lebih diperbanyak lagi, terutama memonitor hasil pembangunan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap hasil rakor ini dapat menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah,” kata Dony. ***
