Bandung, Dikte.id-Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Kang DS dalam road show kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi KDMP yang digelar di Kecamatan Bojongsoang, Kamis (9/10).
Dalam kegiatan bertajuk “Road Show Kunjungan Kerja Bupati Bandung: Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” Kang DS didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Didin Syahidin, Camat Bojongsoang Kankan Taufik, Camat Baleendah Eef Hidayatullah, para kepala desa, serta ketua-ketua KDMP dari berbagai wilayah.
Di hadapan para kepala desa dan pengurus koperasi, Kang DS menjelaskan bahwa pembentukan KDMP merupakan program nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“KDMP ini bukan koperasi biasa. Ini adalah gerakan ekonomi rakyat di tingkat desa yang menjadi fondasi kemandirian ekonomi nasional,” ujar Kang DS.
Bupati juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Program MBG untuk menolak kerja sama dengan KDMP, khususnya dalam pengadaan 29 jenis bahan pokok yang dibutuhkan untuk dapur MBG.
“Jika ada pihak, termasuk Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG) atau kepala desa, yang menghambat kerja sama dengan KDMP, kami tidak segan melaporkannya ke Kepala BGN Pusat,” tegasnya.
Menurut Kang DS, KDMP harus menjadi wadah produktif bagi masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup melalui sinergi dengan SPPG, yang berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi warga.
“Ketua KDMP dan kepala desa harus jeli melihat peluang. KDMP bisa menjadi tempat warga berproduksi, berdagang, dan berdaya. Jika dikelola serius, koperasi ini bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa,” tambahnya.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya penataan administrasi yang rapi dan penguatan sumber daya manusia di lingkungan koperasi.
“KDMP harus dikelola dengan baik, tertib administrasi, dan memiliki SDM yang mumpuni. Jika manajemennya bagus dan harga produknya kompetitif, saya akan merekomendasikan kerja sama dengan SPPG,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kang DS juga memberikan apresiasi atas aktivitas produktif KDMP di berbagai wilayah, namun mengingatkan agar setiap langkah tetap dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
“Langkah KDMP sangat positif, tetapi jangan berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah supaya arah dan manfaatnya jelas untuk masyarakat,” ujarnya.
Hingga kini, Kabupaten Bandung telah membentuk 270 KDMP di desa dan 10 di kelurahan. Program ini dijalankan serentak dengan dukungan APBD Kabupaten Bandung, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Menurut Kang DS, keberadaan KDMP di setiap desa diharapkan dapat memperkuat perekonomian sekaligus membuka lapangan kerja.
“Kita tidak bisa menunggu. Ini perintah langsung dari Bapak Presiden. KDMP harus hadir di setiap desa sebagai penggerak ekonomi rakyat,” tegasnya.
Selain KDMP, Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus menjalankan program lain seperti Sekolah Rakyat dan Sentra Pelayanan Pangan Gratis (SPPG) yang terintegrasi dalam satu arah kebijakan. Program ini menyasar masyarakat kecil melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga bantuan modal usaha.
“Kalau orang tuanya tidak punya rumah, kita bantu rumah. Kalau belum punya kegiatan, kita latih. Kalau tidak punya modal, kita bantu modal. Semua ini bagian dari upaya membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” jelas Kang DS.
Menurutnya, KDMP menjadi wadah produksi rakyat, SPPG jalur distribusi, dan Sekolah Rakyat sarana pemberdayaan masyarakat desa.
“Ini bukan sekadar program, tapi gerakan besar membangun ekonomi rakyat dari bawah,” pungkas Kang DS.*
