Bandung, Dikte.id | Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) resmi mengeluarkan Teguran Tertulis I kepada Kepala Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu, pada Selasa (21/10/2025).
Teguran tersebut tertuang dalam surat bernomor 714/327!/DPMD, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si.
Langkah ini diambil setelah DPMD melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap sejumlah laporan dari masyarakat serta surat resmi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak kecamatan.
Dalam surat tersebut, DPMD menyebut pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa Cukanggenteng dinilai kurang optimal, terutama dalam aspek komunikasi publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Hasil evaluasi yang dilakukan pada 20 Oktober 2025 menemukan tiga poin utama kelemahan kinerja kepala desa, yaitu:
- Tidak menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dan santun dalam berinteraksi dengan masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan sosial.
- Kurang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan aset dan penyampaian informasi publik.
- Kondisi tersebut menimbulkan keresahan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Dalam surat teguran itu juga ditegaskan, perilaku dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sebagai tindak lanjut, Kepala Desa Cukanggenteng diperintahkan untuk:
Memperbaiki kinerja pemerintahan desa, khususnya dalam aspek komunikasi publik, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat.
Melakukan langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,dan
Melaporkan hasil tindak lanjut atas teguran tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak surat diterbitkan.
DPMD menegaskan, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak terdapat perbaikan nyata, maka akan dijatuhkan sanksi administratif lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai asas transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik.**
