30
APRIL 2026 06:04 WIB
WARTA DESA 32 Kali Dilihat

Kepala Desa Menjerit, Kebijakan Pemerintah Disorot Tajam, Pencairan Dana Desa Tidak Lancar

Hamdan

Hamdan

Pewarta

Kepala Desa Menjerit, Kebijakan Pemerintah Disorot Tajam, Pencairan Dana Desa Tidak Lancar

Bandung, Logo | Keterlambatan pencairan Dana Desa tahap I di Kabupaten Bandung kian memicu kemarahan para kepala desa. Wakil Ketua APDESI Kabupaten Bandung, Rosiman, secara terbuka mempertanyakan kinerja dan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai lamban dan kurang responsif.

"Ini bukan lagi soal teknis semata. Ada apa sebenarnya di balik mandeknya Dana Desa di Kabupaten Bandung? Kenapa daerah lain sudah cair, tapi di sini seperti dipersulit? Keur mah saeutik, hese cair," sindir Rosiman, Kamis (30/4/2026).

Ia menilai, pemerintah daerah seolah tutup mata terhadap kebutuhan mendesak desa. Keterlambatan ini bukan hanya menghambat pembangunan, tapi juga menempatkan kepala desa dalam posisi sulit di hadapan masyarakat dan aparat pengawas.

"Jangan seolah-olah ini hal biasa. Ini menyangkut pelayanan publik di tingkat desa. Kalau dana tidak cair, kegiatan mandek. Lalu siapa yang bertanggung jawab?" tegasnya.

Rosiman juga menyinggung lemahnya komunikasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang dinilai tidak sigap dalam memberikan informasi sejak awal terkait kendala administrasi.

"Kalau memang ada kesalahan teknis, kenapa tidak disampaikan dari awal? Kenapa harus bolak-balik revisi? Ini bukan mempercepat, tapi justru memperlambat. Terlihat seperti tidak ada keseriusan dalam mengawal pencairan," ujarnya tajam.

Lebih jauh, ia memperingatkan dampak serius jika kondisi ini terus dibiarkan. Selain berpotensi menumpuknya pekerjaan pembangunan, kepala desa juga terancam dikejar waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, di tengah jadwal pemeriksaan inspektorat yang sudah di depan mata.

"Jangan paksa kami kerja maraton karena kelambanan kebijakan. Pemeriksaan tetap jalan bulan Juni atau Juli, tapi pencairan terlambat. Ini tidak adil," katanya.

Ia pun mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk segera turun tangan dan tidak bersembunyi di balik alasan teknis.

"Kalau tidak ada langkah cepat, wajar jika publik mulai curiga--ada apa dengan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung? Ini harus dijawab, bukan didiamkan," pungkasnya. *

Tinggalkan Komentar

1000 Karakter tersisa

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!