BANDUNG, 
| Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, telah memasuki kurun waktu lima tahun sejak dilantik secara definitif pada 2 Agustus 2021. Namun masa lima tahun dalam jabatan Sekda bukan berarti masa jabatan otomatis harus berakhir setelah lima tahun.
Periode tersebut lebih berkaitan dengan masa evaluasi untuk menentukan apakah pejabat yang bersangkutan akan diganti atau tetap melanjutkan tugasnya.
Mengingat usia yang mendekati dua tahun lagi akan memasuki masa pensiun. Karena itu, keberlanjutan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) akan sangat bergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah "chemistry" atau hubungan kerja antara Sekda dan kepala daerah. Hubungan yang baik dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam keberlanjutan kerja sama pemerintahan.
Sejauh ini, hubungan antara Bupati dan Sekda terlihat berjalan baik. Tidak terlihat adanya persoalan terbuka yang dapat mengganggu koordinasi maupun jalannya pemerintahan daerah, ungkap seorang Tokoh Pemerintahan Djamu Kertabudi, Selasa 22 September 2026.
Menurutnya, Dengan demikian, dua tahun menjelang masa pensiun dapat menjadi periode penting untuk melihat bagaimana evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi pemerintahan guna menentukan kelanjutan posisinya sebagai Sekda.
Pertanyaan itu menarik perhatian karena Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Sekda merupakan pengendali sekaligus koordinator utama di birokrasi yang dituntut mampu menyatukan gerak seluruh organisasi perangkat daerah dan menerjemahkan visi/misi kepala daerah ke dalam kebijakan pemerintahan.
Secara ketentuan ASN, genap lima tahun tidak otomatis berarti seorang Sekda harus diganti. Namun, momentum tersebut dapat menjadi ruang evaluasi sekaligus membuka kemungkinan penyegaran apabila pemerintah menilai dibutuhkan figur baru untuk menghadapi tantangan pemerintahan Kabupaten Bandung ke depan, apalagi menghadapi Indonesia Emas 2045 mendatang.
Jika penyegaran benar-benar dilakukan, sejumlah nama pejabat pimpinan tinggi pratama mulai menarik perhatian. Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Asep Kusumah, Kepala BKPSDM Enjang Wahyudin, Kepala Bapenda Tatang Rustiana, Kepala DPUTR Zeis Zultaqawa, Kepala DPMD Supardian, dan Kepala Diskominfo Teguh Purwadi.
Ke-enam nama tersebut memiliki latar belakang berbeda. Enjang memiliki pengalaman di bidang manajemen ASN, Asep berpengalaman mengelola sektor pendidikan dan Pemerintahan dengan cakupan pelayanan yang luas, sementara Tatang memiliki pengalaman dalam pengelolaan PAD dan fiskal daerah.
Zeis Zultaqawa memiliki pengalaman teknis dan manajerial melalui DPUTR, Supardian memahami pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa, sedangkan Teguh Purwadi memiliki pengalaman dalam komunikasi publik, informatika dan transformasi digital pemerintahan.
Namun, kursi Sekda membutuhkan lebih dari sekadar pengalaman memimpin satu OPD. Sosok yang dipilih harus mampu menjadi dirigen birokrasi, mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, menyelesaikan persoalan lintas sektor dan menjaga agar mesin pemerintahan tetap berjalan efektif.
Di sinilah rekam jejak, kompetensi dan integritas menjadi penting. Chemistry dengan kepala daerah boleh menjadi bagian dari dinamika pemerintahan, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran. Sekda harus mampu menerjemahkan visi kepala daerah sekaligus menjaga profesionalitas birokrasi.
Karena itu, apabila bursa Sekda benar-benar terbuka, publik patut melihat siapa yang memiliki kapasitas paling kuat, bukan sekadar siapa yang paling dekat atau paling banyak disebut. Prosesnya pun harus tetap mengedepankan sistem merit, kompetensi dan ketentuan manajemen ASN. ( Awing)