Bandung 
| Polemik pembangunan lapang sepak bola Desa Pangalengan kini berubah menjadi adu panas dua kepala desa. Isu yang semula soal proyek mangkrak, kini melebar ke ranah sensitif setelah muncul pernyataan Kepala Desa Cibeureum yang menyinggung urusan rumah tangga desa lain.
Kepala Desa Pangalengan, Agus, tidak tinggal diam. Ia justru melempar tantangan terbuka untuk klarifikasi langsung.
"Saya tidak akan menanggapi sebelum dikonfrontir langsung. Saya ingin tahu apa maksud dan tujuan dari pernyataan itu," tegas Agus, Kamis (30/4/2026).
Dengan nada keras, Agus mempertanyakan arah pernyataan tersebut yang dinilai sudah keluar jalur.
"Kalau bicara pembangunan lapang, ya fokus ke lapang. Kenapa malah menyeret urusan rumah tangga? Ini yang harus dijelaskan!" katanya.
Pernyataan itu menjadi titik panas baru. Publik menilai, kritik terhadap proyek pembangunan kini berubah menjadi serangan personal, memicu ketegangan antar pimpinan desa.
Di sisi lain, isu utama tak kalah menyita perhatian. Pembangunan lapang yang tak kunjung selesai.
Agus mengakui proyek tersebut belum rampung dan berdalih menggunakan skema multiyears. Ia juga menyebut mandeknya pembangunan akibat tidak cairnya Dana Desa (DD) non-earmark tahun 2025 sebesar Rp500 juta.
Namun, penjelasan itu berbeda dengan data yang dihimpun . Dimana terdapat dua alokasi Dana Desa tahun 2025 untuk proyek yang sama, yakni sekitar Rp179 juta dan Rp868 juta. Fakta ini memunculkan pertanyaan tajam.
" Benarkah anggaran tidak cair, atau ada yang belum dijelaskan ke publik, "?.
Kini, polemik berkembang menjadi dua api besar. Api konflik pernyataan yang menyentuh ranah pribadi, dan api kecurigaan atas transparansi anggaran proyek lapang.
Situasi ini membuat publik bukan hanya menunggu klarifikasi dari Kepala Desa Cibeureum terkait yang dilontarkan dari mulutnya, tetapi juga menuntut penjelasan terbuka dari Kepala Desa Pangalengan soal kejelasan anggaran dan progres pembangunan.
Dengan adanya isu tersebut seyogyanya APIP dan APH segera turun tangan untuk melakukan Audit menyeluruh dianggap menjadi satu-satunya cara meredam polemik yang kian memanas ini.
Jika tidak segera dijelaskan secara terbuka, proyek lapang yang seharusnya menjadi kebanggaan desa justru berpotensi menjadi simbol konflik, ketegangan, dan krisis kepercayaan publik.
Dua kades memanas, satu proyek dipertanyakan, kini menunggu siapa yang benar-benar siap membuka fakta. *