Sumedang,
- Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, H. Sidik Jafar, S.E, pimpin langsung Sidang Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumedang, Selasa (17/11/2026).
Dijelaskan dalam paparannya, Ketua DPRD, bahwa pembangunan pada hakikatnya bukan hanya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi yang lebih penting adalah membangun kualitas sumber daya manusia yang aman, tertib, sehat, dan berlandaskan nilai-nilai agama, moral, sosial, dan budaya.
Hal tersebut, menjadi dasar pemikiran dibahasnya Raperda ini sebagai upaya melindungi masyarakat dari perilaku yang merusak tatanan sosial.
"Pemerintah Daerah mempunyai peran penting sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator sesuai dengan kewenangannya," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, peran tersebut tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus didukung oleh DPRD serta seluruh elemen masyarakat agar pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual dapat dilakukan secara efektif dan nyata di lapangan.
"Perilaku penyimpangan seksual dinilai tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga dan mengganggu keamanan lingkungan," terang dia.
"Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang kuat agar upaya pencegahan tidak hanya bersifat imbauan, tetapi memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan secara konsisten di Kabupaten Sumedang," tuturnya.
Melalui Raperda ini, Pemerintah Daerah bersama DPRD menargetkan terbangunnya ketahanan keluarga serta terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, sehat, harmonis, dan berkualitas.
"Semoga peraturan ini menjadi payung hukum bagi semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga keluarga, dalam melakukan pencegahan sejak dini," harap Sidik.
Bupati Sumedang, Dr. H. Dony Ahmad Munir, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan DPRD dalam membahas Raperda ini menjadi keberkahan bagi Sumedang.
"Keberkahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pembuat kebijakan, tetapi terutama bagi seluruh masyarakat Sumedang yang mendambakan kehidupan yang aman dan bermartabat," ujarnya.
Dikatakan, Sidang Paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga Sumedang sebagai daerah yang religius dan berbudaya.
"DPRD dan Pemkab Sumedang berharap pembahasan Raperda ini dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi perlindungan masyarakat," pungkasnya.