BANDUNG, 
- BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung mencatatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memenuhi 100 persen target setoran dividen senilai sekitar Rp78 miliar. Capaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam rapat koordinasi pemerintah daerah di Gedung M. Toha, Soreang, Senin (26/10/2026).
Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) mengapresiasi sejumlah perangkat daerah dan BUMD yang dinilai telah menunjukkan kinerja optimal dalam memenuhi target kontribusi terhadap pendapatan daerah.
"Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada instansi dan BUMD yang sudah bekerja optimal memenuhi target dividen dan PAD," tegas KDS.
Setoran dividen tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi BPR Kerta Raharja sebagai perusahaan daerah dalam mendukung penguatan keuangan Kabupaten Bandung. Di samping memberikan pemasukan bagi daerah, BUMD ini juga memiliki peran strategis dalam memperluas akses layanan keuangan masyarakat serta mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
.jpeg)
Dari aspek permodalan, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja mencatat modal disetor berdasarkan hasil audit per 31 Desember 2024 mencapai Rp52,9875 miliar.
Dari total tersebut, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bandung tercatat sebesar Rp52,719 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp268,44 juta berasal dari koperasi karyawan.
Angka tersebut merupakan posisi modal disetor berdasarkan hasil audit hingga akhir 2024, bukan merupakan tambahan penyertaan modal baru pada 2025 maupun 2026.
Dalam regulasi yang sama, modal dasar BPR Kerta Raharja ditetapkan sebesar Rp90 miliar. Perusahaan daerah tersebut diarahkan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bandung juga mengevaluasi perkembangan realisasi pendapatan daerah yang tercatat sebesar 78,50 persen. Adapun realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah mencapai 69,31 persen.
Menyikapi capaian tersebut, KDS meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang realisasi PAD dan retribusinya masih berada di bawah target, untuk segera melakukan evaluasi dan menyusun langkah percepatan.
"Bagi OPD yang realisasi PAD dan retribusinya masih di bawah target, mari kita evaluasi bersama agar lebih optimal ke depannya," ujar KDS.
Selain membahas kinerja pendapatan daerah, rapat koordinasi juga menyoroti sejumlah agenda strategis lainnya, mulai dari optimalisasi pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan perizinan, pengelolaan aset daerah, hingga persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui evaluasi secara berkala, Pemkab Bandung berharap kinerja seluruh perangkat daerah dan BUMD semakin optimal, transparan, serta akuntabel. Dengan demikian, kontribusi terhadap PAD tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.***