INDRAMAYU, 
-- Bupati Indramayu Lucky Hakim terus memperjuangkan nasib ribuan tenaga pendidik berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Paruh Waktu (PW). Salah satu yang kini didorong pemerintah daerah adalah adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah tenaga PPPK dan Pegawai Paruh Waktu di lingkungan pendidikan Kabupaten Indramayu mencapai ribuan orang. Mereka menjadi bagian penting dalam menopang keberlangsungan pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, mengatakan perjuangan tersebut terus dilakukan Bupati Lucky Hakim agar pemerintah pusat memberikan respons maksimal terhadap kebutuhan pembiayaan para tenaga pendidik tersebut.
Hal itu disampaikan Caridin saat ditemui BandungRaya.net di ruang kerjanya, Jumat (28/8/2026).
"Pak Bupati terus berupaya memperjuangkan para guru PPPK dan pegawai paruh waktu agar mendapatkan perhatian dan respons maksimal dari pemerintah pusat. Harapannya, pembiayaan mereka bisa sesegera mungkin mendapatkan dukungan dari APBN," ujar Caridin.
Caridin merinci, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, terdapat 4.269 tenaga PPPK dan Pegawai Paruh Waktu. Jumlah tersebut terdiri dari 2.391 PPPK dan 1.878 Pegawai Paruh Waktu.
Menurut Caridin, jumlah tersebut menggambarkan besarnya peran tenaga PPPK dan Pegawai Paruh Waktu dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Indramayu. Mereka berada di garis depan pelayanan pendidikan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan peserta didik.
Karena itu, persoalan pembiayaan dan kesejahteraan mereka menjadi perhatian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemerintah daerah, kata dia, berkepentingan memastikan para tenaga pendidik tersebut memperoleh kepastian sehingga dapat menjalankan tugas secara optimal.
"Jumlahnya cukup besar, ada 4.269 orang. Mereka semua memiliki peran dalam pelayanan pendidikan. Karena itu, bagaimana pemerintah bisa memberikan kepastian kepada mereka menjadi hal yang sangat penting," katanya.
Caridin menegaskan, upaya yang dilakukan Bupati Lucky Hakim merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik bagi para tenaga pendidik, sekaligus memastikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat akan menjadi bagian penting dalam memperkuat pembiayaan tenaga pendidik di daerah. Dengan adanya dukungan tersebut, beban pembiayaan daerah dapat lebih tertangani dan di sisi lain para guru mendapatkan kepastian dalam menjalankan tugasnya.
"Kami berharap perjuangan Pak Bupati ini mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Intinya, para guru ini membutuhkan kepastian agar bisa menjalankan tugas dengan tenang dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat," tutur Caridin.
Ia menambahkan, perhatian terhadap guru bukan semata-mata persoalan anggaran, tetapi juga menyangkut keberlangsungan kualitas pendidikan. Guru yang memiliki kepastian dalam status dan pembiayaan diharapkan dapat lebih fokus menjalankan tugas mendidik dan membentuk generasi masa depan.
Pemerintah Kabupaten Indramayu, lanjut Caridin, akan terus membangun komunikasi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar aspirasi 2.391 PPPK dan 1.878 Pegawai Paruh Waktu tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat.
"Kami tentu berharap ada solusi terbaik. Pemerintah daerah akan terus berupaya dan berkomunikasi agar perjuangan ini menghasilkan kepastian bagi para guru PPPK dan pegawai paruh waktu," pungkasnya.*