Bandung, Dikte.id -- Gelombang kemarahan publik pecah setelah video berdurasi 1 menit 17 detik menyebar luas di media sosial dan WhatsApp group, memperlihatkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita jauh dari kata layak.
Alih-alih mencerminkan program pemenuhan gizi, yang tampak justru porsi minim dalam kemasan plastik polos tanpa label, memicu dugaan serius bahwa kualitas program ini jauh dari standar yang dijanjikan.
Menu yang beredar memperlihatkan isi yang dinilai jauh dari kata layak untuk kebutuhan balita. Nasi satu kepalan tangan, irisan goreng wortel dalam jumlah terbatas, satu potong tempe, dua potong kecil ayam krispi, dua lembar selada, sepotong kecil pepaya yang bahkan tak lebih besar dari dua ujung jari orang dewasa serta satu susu ultra 125 ml.
Dikemas dalam bungkusan plastik polos tanpa label harga maupun informasi kandungan gizi, paket tersebut justru memunculkan tanda tanya besar.
Sorotan kian mengerucut setelah lokasi penyaluran diketahui terjadi di Kp. Sindangsari RT 01/14, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.
Warga setempat mengaku terkejut dan mulai mempertanyakan kualitas makanan yang diterima anak-anak mereka.
"Kalau lihat isinya seperti itu, jujur kami kecewa. Ini untuk balita, tapi porsinya sangat minim. Kami jadi bertanya-tanya, ini memang standar dari program atau bagaimana," ujar salah seorang warga Desa Cukang Genteng, pada Rabu (1/4/2026)
Warga lainnya juga menyoroti aspek kemasan dan transparansi yang dinilai janggal.
"Dikasihnya pakai plastik biasa, tidak ada keterangan apa-apa. Tidak tahu ini nilainya berapa, gizinya seperti apa. Harusnya kan jelas kalau ini program pemerintah," ungkapnya.
Informasi yang berkembang menyebutkan, dapur SPPG yang dikelola Yayasan Mapalus Cahaya Sejahtera beroperasi di bangunan kantor desa lama yang kini sudah tidak digunakan sebagai pusat pemerintahan, karena kantor desa telah pindah ke lokasi baru.
Bangunan tersebut kemudian disewa oleh pihak yayasan untuk operasional dapur.
Meski demikian, fakta ini tetap memantik pertanyaan serius. Apakah bangunan tersebut telah memenuhi standar kelayakan sebagai dapur produksi makanan untuk balita? Bagaimana dengan aspek higienitas, sanitasi, dan pengawasan kualitas?
Persoalan kemudian melebar pada dugaan rantai distribusi dan pengelolaan anggaran. Program yang seharusnya mengedepankan kualitas gizi justru terkesan ditekan pada aspek biaya.
Publik pun bertanya lantang: berapa sebenarnya nilai anggaran per porsi? Apakah yang diterima balita benar-benar sebanding dengan dana yang digelontorkan?
Ketiadaan label harga dan informasi gizi semakin memperkuat dugaan lemahnya pengawasan.
Dalam program berbasis intervensi gizi, transparansi adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, ruang gelap terbuka lebar bagi potensi penyimpangan, dari pengurangan porsi hingga dugaan "efisiensi" yang mengorbankan kualitas.
Nama pengelola, Yayasan Mapalus Cahaya Sejahtera, kini ikut terseret dalam pusaran sorotan. Sebagai pihak yang disebut mengelola SPPG, publik menuntut penjelasan terbuka.
Bagaimana standar menu ditetapkan? Siapa yang mengawasi? Dan mengapa hasil di lapangan justru memicu polemik luas?
Di sisi lain, peran pemerintah daerah dan instansi terkait juga tak luput dari kritik. Pengawasan yang seharusnya ketat kini dipertanyakan.
Jika program ini berjalan tanpa kontrol memadai, bukan tidak mungkin kasus serupa terjadi di banyak dapur SPPG lain, tanpa terungkap ke publik.
Viralnya kasus di media sosial ini bukan sekadar riuh sesaat. Ini adalah alarm keras. Kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis dipertaruhkan, dan yang lebih krusial, masa depan gizi balita ikut menjadi taruhan.
Jika temuan ini terbukti benar, maka ini bukan lagi soal kelalaian administratif. Ini adalah kegagalan serius dalam menjaga amanah publik. Dan publik kini menunggu, bukan sekadar klarifikasi, tetapi tindakan nyata. ***