BANDUNG, 
-Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah desa. Keberadaan BPD dinilai memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, pembangunan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau yang akrab disapa KDS, saat mengukuhkan 435 anggota BPD dari 55 desa yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung M. Toha, Soreang, Rabu (30/9/2026).
KDS menegaskan bahwa pengukuhan dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD bukan sekadar agenda seremonial. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi awal pelaksanaan tanggung jawab besar dalam mengemban amanah dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung, saya menyampaikan selamat kepada 435 orang BPD yang berasal dari 55 desa dan 22 kecamatan. Momen ini awal dari sebuah amanah besar untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga marwah demokrasi desa, dan mengawal pembangunan di tingkat desa," ujar KDS.
Menurutnya, BPD dan kepala desa merupakan dua unsur penting yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, sehingga hubungan keduanya harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara.
"BPD bukan atasan dan bukan bawahan kades, tetapi mitra. Mitra strategis desa," tegasnya.
Untuk itu, KDS meminta seluruh anggota BPD dan kepala desa senantiasa menjaga komunikasi serta koordinasi yang baik. Hal tersebut penting guna menghindari kesalahpahaman sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan desa.
Ia juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki BPD tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari-cari kesalahan pemerintah desa. Pengawasan harus dijalankan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan tugas serta fungsi BPD.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD juga menjadi perhatian. KDS menilai pemahaman tentang tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan data, pemanfaatan teknologi digital, hingga literasi media perlu terus ditingkatkan.
Ia menjelaskan, ketersediaan data yang akurat mengenai kondisi masyarakat, mulai dari tingkat kemiskinan, pengangguran, kesehatan hingga berbagai kebutuhan warga, menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan desa.
Selain itu, KDS mengingatkan para anggota BPD untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Setelah resmi dikukuhkan, setiap pernyataan yang disampaikan anggota BPD turut merepresentasikan komunikasi seorang pejabat publik. Karena itu, setiap informasi dan pendapat harus disampaikan secara hati-hati serta bertanggung jawab.
"Karena saat ini setelah diresmikan menjadi anggota BPD, maka ucapan Bapak-Ibu semuanya adalah ucapan pejabat publik. Jangan asal bicara di media," kata KDS.
KDS berharap seluruh anggota BPD yang baru dikukuhkan dapat segera menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga soliditas, serta memperkuat sinergi bersama kepala desa.
Melalui kemitraan yang harmonis dan pelaksanaan fungsi yang optimal, BPD diharapkan mampu berkontribusi dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga di masing-masing desa.***