BANDUNG, 
- Pemerintah Kabupaten Bandung mulai mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjelang akhir 2026. Berdasarkan proyeksi Pertamina, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite diperkirakan habis pada 9 Desember, sedangkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Biosolar diprediksi habis pada awal Desember.
Kondisi tersebut terungkap dalam audiensi antara Pertamina Patra Niaga dan Bupati Bandung di Kantor Bupati Bandung, Kamis (1/10/2026). Pertemuan tersebut membahas kondisi kuota BBM subsidi sekaligus langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran pasokan bagi masyarakat.
Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS), menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengusulkan penambahan kuota kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, KDS menegaskan bahwa pengajuan tambahan kuota harus didukung data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia tidak ingin usulan pemerintah daerah hanya didasarkan pada perkiraan tanpa perhitungan yang jelas.
"Saya tidak mau menandatangani tanpa dasar yang jelas. Kalau angkanya tidak jelas, kita yang salah. Sampaikan ke Pertamina, dasar angka itu harus berdasarkan data mereka," tegas KDS.
Menurutnya, kewenangan Pemkab Bandung dalam proses tersebut adalah menyampaikan usulan penambahan kuota. Karena itu, angka yang dicantumkan harus memiliki landasan perhitungan yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban kebijakan.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan, meskipun tujuan pengajuan tambahan kuota tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Tujuannya baik, tidak apa-apa. Tapi dasarnya dari mana? Kalau hanya prasyarat, jangan. Saya sekarang mulai memperketat," ujarnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager PJS II Fuel Bandung Pertamina Patra Niaga, Zico Aldillah Syahtian, menjelaskan bahwa meningkatnya perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu penyebab meningkatnya konsumsi BBM subsidi sejak Juni 2026.
Ia menyebutkan, sebagian pengguna Pertamax beralih menggunakan Pertalite dengan persentase migrasi mencapai 13,6 persen. Perpindahan serupa juga terjadi pada pengguna BBM jenis Dex yang beralih ke Biosolar karena perbedaan harga yang cukup signifikan.
1.000 ASN Kabupaten Bandung Masih Terlibat Judi Online, KDS Tegaskan Tidak Ada yang Kaya dari Judi
"Ketika harga Pertamax naik, masyarakat bergeser ke Pertalite. Begitu pula Dex yang harganya Rp25.000 dibandingkan Biosolar Rp6.800," jelas Zico.
Selain pergeseran konsumsi, Pertamina juga menemukan indikasi penyalahgunaan kuota BBM subsidi oleh sejumlah konsumen. Modus yang terdeteksi antara lain memaksimalkan pembelian harian hingga 120 liter untuk kendaraan roda empat, meskipun kendaraan tersebut tidak digunakan, kemudian BBM yang dibeli dijual kembali.
"Kami sudah mendeteksi hal itu melalui sistem digitalisasi SPBU MyPertamina. Ratusan kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian berulang sudah kami blokir," ungkapnya.
Zico menilai, kombinasi peningkatan konsumsi dan indikasi penyalahgunaan tersebut berpotensi menyebabkan kuota yang ditetapkan BPH Migas tidak mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun.
Untuk Kabupaten Bandung, kuota BBM subsidi yang tercatat pada 2026 mencapai 370.000 kiloliter untuk Pertalite dan 90.000 kiloliter untuk Biosolar.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bandung, Yayan Suheryan, menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan tambahan kuota dilakukan secara berjenjang. Bupati atau wali kota menyampaikan usulan kepada pemerintah provinsi, kemudian gubernur meneruskannya kepada BPH Migas.
Yayan menyebutkan, Pemkab Bandung telah melakukan evaluasi bersama Pertamina dan mengonfirmasi kebutuhan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pembahasan tersebut juga telah dilakukan melalui dua kali rapat koordinasi.
"Kami sudah melakukan rapat dua kali. Tinggal melengkapi surat yang sudah ditandatangani Bapak Bupati dengan angka yang jelas, tidak kira-kira," kata Yayan.
Pemkab Bandung berharap usulan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar dapat segera diproses dan disetujui sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi hingga penghujung tahun.
Di samping mengupayakan penambahan alokasi, pemerintah daerah bersama Pertamina juga akan memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi. Penindakan terhadap praktik penyalahgunaan dan pembelian tidak sesuai ketentuan turut menjadi perhatian agar kuota yang tersedia benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Melalui langkah koordinasi, pengawasan, dan pengajuan tambahan kuota berbasis data, Pemkab Bandung berupaya mengantisipasi gangguan pasokan sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Bandung.***