Soreang, 
| Bukan lagi sekadar obrolan, ini sudah jadi keluhan dan kenyataan di Lapangan. Di saat program bantuan seharusnya hadir tanpa putus, justru muncul pengakuan mengejutkan dari para siswa yang mengaku tidak menerima MBG selama satu bulan penuh.
Fakta ini mencuat lewat percakapan sejumlah siswa dengan seorang perempuan dalam tayangan video yang kini menyulut kemarahan publik, membuka dugaan serius adanya kelalaian, bahkan potensi penyimpangan yang tak bisa lagi ditutup-tutupi.
Video yang kini viral itu memperlihatkan momen ketika sekelompok siswa SMPN 4 Soreang dicecar pertanyaan oleh seorang perempuan dari balik kamera. Tanpa ragu, para siswa justru membongkar fakta yang mengejutkan. Bantuan MBG yang biasa mereka terima disebut sudah hilang selama sebulan penuh, tanpa penjelasan, tanpa kejelasan, Jelas Para Siswa Pada Selasa 21 April 2026.
"Udah sebulan nggak ada, biasanya ada terus. Sekarang nggak tahu kenapa berhenti," ujar salah satu siswa dengan nada kebingungan.
Kasus yang terjadi di SMPN 4 Soreang seolah olah lepas dari semua perhatian dan pengawasan Lembaga Terkait, " Kita nungguin tiap hari, tapi nggak pernah dibagi lagi. Nggak ada penjelasan juga dari sekolah," timpal siswa lainnya.
Pengakuan itu bukan hanya satu suara. Beberapa siswa lain dalam video yang sama menguatkan pernyataan tersebut, menggambarkan kekecewaan yang sama atas berhentinya bantuan yang selama ini mereka andalkan.
Yang lebih mengkhawatirkan, dugaan mandeknya program MBG ini disebut tidak hanya terjadi di satu sekolah.
"Katanya bukan cuma di sini, di SDN Babakan juga sama, sudah lama nggak dapat," ungkap seorang siswa, memperluas indikasi persoalan.
Menurut salah seorang sumber yang tidak mau disebutkan jatidirinya, rekaman video tersebut diambil ketika sekelompok siswa sedang jajan di kantin seputaran sekolah.
Jika benar terjadi secara meluas, maka persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kendala teknis semata. Ini berpotensi mengarah pada kegagalan sistemik dalam pengelolaan program, bahkan membuka ruang dugaan adanya penyimpangan yang harus diusut tuntas.
"Kalau memang dihentikan, harusnya ada pemberitahuan. Ini mah tiba-tiba hilang begitu saja," ucap siswa lain dengan nada kecewa.
Di tengah mencuatnya persoalan ini, sorotan tajam justru mengarah pada pihak yang seharusnya bertanggung jawab.
Ke mana Dinas Pendidikan? Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi yang disampaikan ke publik. Tidak ada penjelasan terbuka, tidak ada transparansi. Sikap bungkam ini memicu tanda tanya besar. Apakah dinas tidak mengetahui persoalan ini, atau justru memilih untuk tidak mengetahui?
Peran APIP sebagai pengawas internal pun ikut dipertanyakan. Bagaimana mungkin program yang bersumber dari anggaran negara bisa diduga mandek selama satu bulan tanpa terdeteksi? Jika ini benar, maka fungsi pengawasan patut dipertanyakan secara serius. Apakah hanya sebatas formalitas administratif?
Lebih jauh lagi, aparat penegak hukum (APH) didorong untuk tidak tinggal diam. Dugaan mandeknya program bantuan publik bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, tetapi berpotensi masuk ke ranah hukum jika ditemukan adanya kelalaian serius atau indikasi penyimpangan anggaran.
Publik kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Apakah Dinas Pendidikan berani membuka fakta sebenarnya?
Apakah APIP siap melakukan audit menyeluruh tanpa kompromi?
Dan apakah APH akan bergerak cepat sebelum persoalan ini semakin melebar?
Satu hal yang pasti, suara para siswa dalam video tersebut bukan sekadar keluhan. Itu adalah alarm keras yang menuntut jawaban.
Jika terus diabaikan, yang runtuh bukan hanya program MBG, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan program nasional tersebut juga pendidikan itu sendiri.
*(Heri & Hamdan)