Sumedang, 
| Agenda pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digelar anggota DPRD Kabupaten Sumedang
Tak terkecuali, Sonia Sugian, S.H., M.H., M.Tr.I.P, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, berucap syukur atas kelancaran Rapat Paripurna mengenai Raperda dapat disampaikan secara resmi, khidmat, dan apresiatif.
"Alhamdulillah pada hari ini sudah dilakukan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Sumedang. Pengesahan Raperda menjadi Perda tentang P2PBD dan Perda tentang Pilkades," ungkapnya kepada BR/ usai Rapat Paripurna, Selasa (28/7/2026).
"Saya sendiri, sebagai anggota Bapemperda menyampaikan laporan dari Bapemperda bahwa dalam waktu yang singkat sudah menyusun naskah untuk Raperda tersebut," sambungnya.
Sehingga, tambah dia, hasil finalisasi sudah tersampaikan mulai dari analisa, harmonisasi, hingga sampai finalisasi dengan Kementerian Jawa Barat, untuk selanjutnya diundangkan.
"Setelah Raperda diundangkan, tentunya Bupati harus segera menyampaikan ke Gubernur Jawa Barat, melalui Kementerian Hukum di tingkat Jawa Barat. Nantinya, supaya Raperda ini dapat segera ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat," terang dia.
Sonia pun berharap, Perda Pilkades yang sudah sangat lengkap ini benar-benar menjadi panduan, acuan dan payung hukum yang kuat dan adil bagi seluruh rangkaian proses pemilihan 93 kepala desa serentak di Kabupaten Sumedang.
"Semoga Pilkades serentak ini berjalan lancar, tertib, dan tentunya menghasilkan para pemimpin desa yang amanah untuk memajukan Sumedang di setiap daerahnya," tukasnya.