Pangandaran, 
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis sistem digital.
Langkah strategis menuju tata kelola demokrasi desa yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi tata cara Pilkades digital yang digelar selama dua hari, Jumat hingga Sabtu (13-14/11/2026), di Hotel Pondok Indah Resort, Pangandaran.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Bandung.
Agenda ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Bandung periode 2026-2031, H. Galih Hendrawan, S.IP., M.M. Kepala Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyambut positif penerapan sistem elektronik tersebut. Menurutnya, transformasi digital dalam pesta demokrasi di tingkat desa merupakan sebuah keniscayaan di era modern saat ini.
"Kesiapan hari ini dalam sosialisasi tersebut adalah bahwa Pilkades menggunakan sistem digital ini jauh lebih tepat, efektif, akuntabel, dan transparan. Memang sudah seharusnya penyelenggaraan saat ini serba digital," ujar Dadang Supriatna dalam keterangannya kepada awak media di sela-sela acara, Jumat (13/11/2026).
Dalam penerapannya, Dadang mengaku sempat memiliki kekhawatiran terkait pembuktian hukum apabila terjadi sengketa atau gugatan hasil pemungutan suara.
Namun, keraguan tersebut terjawab setelah melihat mekanisme pengamanan berlapis yang menggabungkan sistem digital dan bukti fisik.
"Keraguan saya apabila ada gugatan ternyata ada jawabannya. Dari setiap pemilih itu nantinya akan keluar potongan semacam surat suara (struk audit) yang langsung dimasukkan ke dalam kotak suara," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa bukti fisik tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan kerahasiaannya dijamin ketat oleh panitia penyelenggara.
Antisipasi Potensi Kerawanan, Bupati Sumedang Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Malam Takbiran
"Surat suara fisik ini baru bisa dibuka apabila sudah ada keputusan resmi dari pengadilan. Kotak suaranya digembok dan kerahasiaannya benar-benar dijaga," ungkap Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.
Selain menjamin transparansi dan keamanan data, penggunaan teknologi digital dinilai mampu memangkas durasi pemungutan suara secara signifikan.
Jika dibandingkan dengan metode konvensional, sistem baru ini mampu mengefisienkan waktu kerja panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Jadi kalau di satu lokasi ada 500 pemilih, dengan sistem digital ini bisa mengefisienkan waktu sekitar dua sampai tiga jam," tambahnya.
Dengan efisiensi waktu tersebut, kapasitas pelayanan di setiap TPS pun meningkat tajam. Perangkat keras yang disiapkan dinilai sudah sangat memadai untuk mengakomodasi lonjakan jumlah pemilih per TPS tanpa menimbulkan antrean panjang.
"Dalam setiap TPS dengan sistem digital ini nantinya bisa melaksanakan pemungutan suara untuk 700 hingga 1.000 pemilih. Karena alatnya sudah lengkap, termasuk dua unit tablet, alat pemindai (scanner), dan dua bilik suara yang sudah disediakan sehingga bisa mempercepat pelaksanaannya," terangnya
Meskipun sistem ini menawarkan berbagai keunggulan, Dadang menekankan pentingnya tahapan evaluasi pascasosialisasi.
Hal ini mengingat teknologi pemungutan suara digital merupakan hal baru bagi sebagian besar aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bandung.
"Tentu harus kita lihat dulu hasilnya setelah sosialisasi ini selesai, karena mayoritas kepala desa saat ini belum semuanya memahami teknis pelaksanaannya," harapnya.
Melalui simulasi dan pendampingan intensif selama dua hari di Pangandaran, Pemkab Bandung menargetkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa memiliki pemahaman yang seragam sebelum sistem ini diterapkan secara penuh pada gelaran Pilkades mendatang.
"Kita ingin memastikan saat hari pelaksanaan nanti, seluruh petugas dan perangkat desa sudah benar-benar siap dan tidak ada kendala teknis di lapangan," tukasnya. ***